APBN dan Utang Negara

A.    Deskripsi APBN

1.    Pengertian

Menurut UU No. 17 Tahun 2003, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengertian APBN itu sendiri adalah suatu daftar/penjelasan secara rinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu tertentu yang umumnya 1 tahun.

Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang – undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945, Rancangan Undang – Undang Angaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

2.    Tujuan

Tujuan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara yang dalam melaksanakan kegiatan produksi dan kesempatan kerja untuk meningkatkan perekonomian. 

3.    Fungsi Dalam APBN

a.         Fungsi Otorisasi

Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

b.        Fungsi Alokasi

Pemerintah harus membagikan pendapatan yang telah diterima ke pos – pos belanja yang telah ditetapkan di dalam APBN. Pengalokasian tersebut penting artinya bagi keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

c.         Fungsi Perencanaan

Dengan APBN, pemerintah dapat merencanakan untuk menciptakan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Misalnya pembangunan jalan untuk memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat atau negara serta dapat merencanakan pembangunan infrastruktur lainnya dengan anggaran yang ada.

d.        Fungsi Distribusi

Pendapatan negara tidak semuanya akan dibelanjakan untuk membangun sarana dan prasarana umum. Sebagian akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk dana pensiun (transfer payment) dan dapat juga berupa subsidi/bantuan.

e.         Fungsi Stabilisasi

Anggaran pemerintah akan menjadi alat untuk memelihara dan selalu mengupayakan keseimbangan pokok perekonomian

f.         Fungsi Pengawasan

APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan telah sesuai denga ketentuan yang ditetapkan. Dengan demikian penyusunan APBN memudahkan rakyat untuk menilai tindakan pemerintah dalam menggunakan uang negara.

B.     Kebijakan Anggaran Negara

1.    Pengertian dan Tujuan Kebijakan Anggaran

Kebijakan anggaran (kebijakan fiskal) adalah kebijakan penyesuaian dibidang pengeluaran dan penerimaan negara untuk memperbaiki keadaan ekonomi.

Tujuan kebijakan anggaran adalah memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja, dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum.

2.    Macam-macam kebijakan anggaran :

§   Pembiayaan fungsional

Pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Tujuan utama adalah meningkatkan kesempatan kerja (employment). Penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan untuk menigkatkan penerimaan pemerintah, namun untuk mengatur pengeluaran dari pihak swasta.

Untuk menekan inflasi, maka diatasi dengan kebijakan pinjaman. Jika sektor pajak dan pinjaman tidak berhasil, maka tindakan pemerintah adalah mencetak uang. Jadi, dalam hal ini, sektor pajak dengan pengeluaran pemerintah terpisah.

§   Pengelolaan anggaran

Penerimaan dan pengeluaran dengan perpajakan dan pinjaman adalah paket yang tidak bisa terpisahkan. Dalam penjelasan Alvin Hansen, untuk menciptakan anggaran yang berimbang, maka diperlukan resep bahwa jika terjadi depresi, maka ditempuh anggaran defisit, dan jika terjadi inflasi maka ditempuh anggaran belanja surplus.

§   Stabilisasi anggaran otomatis

Dalam stabilisasi anggaran ini, diharapkan terjadi keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah tanpa adanya campur tangan langsung pemerintah yang disengaja. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah ditekan pada asas manfaat dan biaya relatif dari setiap paket program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh.

§   Anggaran belanja seimbang

Kebijakan anggaran belanja yang dianut masing-masing negara dapat berbeda-beda, tergantung pada keadaan dan arah yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjangnya. Berikut beberapa cara yang dapat ditempuh negara dalam mencapai manfaat tertinggi dalam mengelola anggaran.

Ø  Anggaran berimbang : pengeluaran (belanja) dengan penerimaan sama. Keadaan seperti ini dapat menstabilkan ekonomi dan anggaran. Dalam hal ini, pengeluaran disesuaikan dengan kemampuan.

Ø  Anggaran surplus : tidak semua penerimaan negara dibelanjakan. Sehingga memungkinkan adanya tabungan pemerintah. Anggaran ini tepat diterapkan saat keadaan ekonomi mengalami inflasi.

Ø  Anggaran defisit : anggaran disusun sedemikian rupa sehingga pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Anggaran ini dapat mengakibatkan inflasi karena untuk menutup inflasi, pemerintah harus meminjam atau mencetak uang.

Ø  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering disebut budget. Budget pada hakikatnya adalah rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam satu tahun yang dituangkan dalam angka – angka rupiah.

Tugas – tugas pemerintah bukan hanya sebagai lembaga pelayanan untuk menjaga dan melindungi masyarakat namun juga sebagai pengatur kegiatan ekonomi dan perdagangan sehingga anggaran (budget) harus mampu memperkecil pengaruh gejolak pasang surut ekonomi nasional.

C.    Proses Terjadinya Pengeluaran APBN

Untuk mengeluarkan APBN, terdapat 3 tahap yang harus dilakukan, yaitu:

§  Penyusunan APBN

Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan Nasional atas nama Presiden mempunyai tanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyusunan APBN. Menteri Keuangan bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan penyusunan konsep anggaran belanja rutin. Sementara itu Bappenas dan Menteri Keuangan bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyusunan anggaran belanja pembangunan

§  Pelaksanaan APBN

Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR.

Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

§  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

D.     Macam & Ciri Dari Utang Negara

Beberapa macam dari utang Negara :

·         Reproductive Debt  dijamin seluruhnya oleh kekayaan Negara dan sama besarnya.

·         Dead Wight Debt  Utang tanpa jaminan kekayaan.

·         Pinjaman sukarela dan pinjaman paksa.

·         Pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

·         Suku bunga pinjaman.

Jenis-jenis Utang Negara

·     Pinjaman. Ada dua jenis pinjaman, yaitu :

a)        Pinjaman Luar Negeri

Dapat berasal dari World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor. Pinjaman luar negeri ini terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu :

o   Pinjaman Program:

Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bidang kegiatan untuk mencapai MDGs (pengentasan kemiskinan, pendidikan, pemberantasan korupsi), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan infrastruktur. change dan infrastruktur.

o   Pinjaman Proyek :

Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).

b)        Pinjaman Dalam Negeri

o   Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah ;

o   Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah;

o   Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.

Reproductive debt  adalah utang yang dijamin seluruhnya dengan kekayaan negara berutang atas dasar nilai yang sama besarnya. Sedangkan dead weight debt adalah utnag yang tanpa disetai dengan jaminan kekayaan

b.      Pinjaman sukarela dan pinjaman paksa

c.       Pinjaman dalam dan pinjaman luar negeri

d.      Suku bungan pinjaman

E.     Sumber-Sumber Pinjaman Negara

pada dasarnya sumber pinjaman negara itu dapat dikelompokkan menjadi 3 sumber:

1)        Individu dalam masyarakat,

Pemberian pinjaman oleh para individu dengan cara mereka membeli obligasi negara. mi dapat mempengaruhi pola konsumsi dan pola tabungan para individu yang bersangkutan. Pada umumnya orang tidak akan mengurangi konsumsi sekedar untuk membeli obligasi negara, tetapi mereka akan mengurangi tabungan mereka un tuk niembeli obligasi. Sesungguhnya ada beberapa alternatif penggunaan dana tabungan yaitu dana ini dapat dipakai untuk perluasan usaha, atau disimpan dalam bentuk uang kas yang menganggur untuk keperluan spekulasi. Alternatif-alternatif ini tidak dipilih karena obligasi memberikan hasil atau pendapatan lebih tinggi dalam bentuk bunga daripada alternatif-alternatif lain tersebut. Satu alternatif lain lagi ialah pembelian surat berharga bukan obligasi negara. Pembelian obligasi negara akan menekan harga surat berharga yang lain seperti surat-surat saham dan ini akan meningkatkan tingkat hunga sehingga menekan keinginan mengadakan investasi dan menghambat ekspansi perusahaan.

2)        Sektor perusahaan

Pemerintah dapat pula menjual surat obligasi negara kepada perusahaan asuransi dan sebagainya yang bukan bank. Pembelian obligasi oleh perusahaan jenis ini dilakukan dengan menggunakan dana yang mengganggur yang seharusnya dapat pula dipakai untuk membeli surat-surat saham dan lain sebagainya. Sebagai akibat dan pembelian obligasi itu, maka kemungkinan perluasan usaha perusahaan-perusahaan yang ingin menjual saham jadi terhambat karena kekurangan dana. Hal mi hanya dapat terjadi bila obligasi negara itu benar-benar menarik dengan memberikan hasil yang tinggi dibanding dengan tingkat deviden yang diperoleh sehagai hasil memegang saham.

3)        Bank Umum

Bank umum karena kemampuannya memberikan kredit berbeda dengan lembaga keuangan lain maka mi dapat menciptakan tenaga beli baru dengan mendasarkan pada deking (reserve) yang di punyai. Bank Sentral memberikan pedoman bahwa untuk memburi kan kredit, bank umum harus punya deking misalnya sctinggi 20% (reserve requirement 20%).

Dengan pembelian obligasi negara berarti bank umum mempunyai tambahan deking sehingga dengan reserve requirement setinggi 20%, maka dapat diciptakan uang giral sebanyak lima kali lipat. Jadi cara ini tidak mempunyai sifat menurunkan  pendapatan nasional.

4)        Bank Sentral.

Pemerintah dapat menjual obligasi kepada Bank Sentral. Tindakan ini juga menciptakan tenaga beli seperti halnya bila pemerintah menjual obligasi kepada Bank umum. Bank Sentral membuka rekening pemerintah dan seolah-olah pemerintah mempunyai simpanan di Bank Sentral. Kalau kemudian pemerintah mengambil uang dan Bank dan melakukan pembayaran kepada individu-individu dalam masyarakat dan bila para individu menyimpan dana itu di Bank umum, maka ini akan merupakan deking bagi Bank umum sehingga Bank umum dapat menciptakan kredit yang akhirnya berbentuk uang giral. Jadi pinjaman pemerintah dan Bank Sentral tidak akan bersifat menekan tingkat pendapatan nasional

Pinjaman Luar Negeri sebagai Sumber Kapital

Di sebagian besar negara-negara sedang berkembang, kemungkinan bagi akumulasi kapital terbatas karena di samping rendahnya produktivitas juga karena tingginya tingkat konsumsi baik untuk sektor swasta maupun sektor pemerintah yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan adanya efek pamer inter Low level equiibirum trap atau perangkap keseimbangan pendapatan yang rendah diartikan pula sebagai tingkat pendapatan yang menjalin adanya keseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan pendapatan pada tingkat yang rendah dan dalam kedudukan yang stabil.

Adapun jenis dan sumber pinjaman Luar Negeri adalah sebagai berikut:
Jenisnya terdiri atas:

a. Bantuan proyek
Bantuan proyek adalah penerimaan dana bantuan luar negeri dalam bentuk barang dan atau jasa bagi keperluan proyek pembangunan yang telah ditentukan dalam perjanjian.

b. Bantuan program
Bantuan program adalah bantuan luar negeri berbentuk bahan pangan dan atau devisa (tunai) yang dirupiahkan. Prioritas penggunaannya untuk pembiayaan proyek pembangunan, namun penentuan proyeknya diserahkan kepada pemerintah RI. Bantuan program dapat pula berupa komoditi tertentu yang nilai lawan rupiahnya digunakan untuk menutup kekurangan pangan dan non pangan di dalam negeri.

Bersumber dari:

Ø  Kreditor Multilateral, merupakan lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara, yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah

Ø  Kreditor Bilateral, merupakan pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada pemerintah

Ø  Kreditor Swasta Asing, terdiri dari lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia yang memberikan pinjaman kepada pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor

Ø  Lembaga penjamin kredit ekspor, merupakan lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang atau jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia.

Sedangkan jika dilihat dari penggunaannya pinjaman luar negeri ada yang berbentuk :

Selain jenis bantuan seperti yang disebutkan di atas, ada jenis pinjaman luar negeri lainnya antara lain :

a. Pinjaman komersial dan fasilitas kredit ekspor

Pinjaman komersial adalah pinjaman yang diperoleh dari bank-bank/lembaga-lembaga keuangan internasional dalam bentuk devisa tunai, dengan persyaratan komersial sesuai kondisi pasar uang internasional untuk berbagai keperluan baik untuk pembiayaan proyek maupun untuk menyangga neraca pembayaran, termasuk ke dalam jenis pinjaman ini adalah obligasi dan leasing.

b. Fasilitas kredit ekspor

Fasilitaskredit ekspor adalah pinjaman yang diterima Indonesia yang berasl dari suatu bank atau lembaga keuangan bukan bank suatu negara guna membayar barang-barang yang diperlukan Indonesia yang merupakan produk dari negara pemberi pinjaman.

F.     Beban Hutang Negara

Mengenai beban dari utang negara ini pembicaraan hanya akan dihubungkan terhadap hutang-hutang dari dalam negeri dan hutang-hutang dari luar negeri (internal debt dan eksternal debt). Dalam ha-hal tertetentu pembiayaan pembangunan melalui hutang negara itu lebih baik daripada melalui penarikan pajak atau percetakan utang. Dengan penarikan pajak berarti pendapatan individu/masyarakat yang siap dibelanjakan menjadi berkurang sebesar mpc kali besarnya pajak. Ini berarti pula akan memperkecil permintaan agregat (agregate demand) dan selanjutnya akan mengekang laju pertumbuhan pendapatan sebagai akibat adanya tambahan pengeluaran pemerintah itu.  Di lain pihak jika pengeluran pemerintah itu dibiayai dengan pinjaman negara baik dari dalam atau dari luar negeri, laju pertumbuhan ekonomi tidak akan terkekang kecuali jika pinjaman itu merupakan pinjaman paksa atau jika pinjaman itu harus ditempuh dengan menekan konsumsi dan atau investasi. Hal terakhir yang dapat terjadi apabila pinjaman negara itu benar-benar menarik artinya memberikan imbalan atau bunga yang cukup tinggi. Dengan menurunya konsumsi dan atau investasi akan mengurangi tingkat pendapatan nasional.

          Alternatif lain untuk membiayai pengeluaran negara dapat ditempuh dengan percetakan utang. Memang pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan nasional adalah besar dan tidak bersifat mengekang pertumbuhan pendapatan. Sayangnya kalau pemerintah sudah mulai terlibat dengan pencetakan uang, maka sulit untuk meninggalkan cara ini. Kalau dibandingkan dengan dengan pinjaman negara, cara ini tidak bersifat menekan pendapatan sedangkan pinjaman negara dapat menekan pendapatan bila ini mengurangi konsumsi atau investasi. Lebih-lebih kalau percetakan uang itu dibandingkan lewat pajak, maka percetakan uang  jauh lebih ringan akibatnya karena pengenaan pajak pasti menekan konsumsi dan atau investasi sehingga pendapatan nasional akan terkekang pula. Hasil akhir daripada kebijaksanaan ini tergantung pada kekuatan pengganaan antara pengeluaran pemerintah  (multiplier effect) dan pemungutan pajak.

ü Hutang Luar Negeri

Beban langsung dari hutang atau pinjaman luar negeri sudah merupakan hal yang jelas. Selama jangka waktu tertentu, beban uang lansung dapat diukur dengan suatu jumlah pembayaran tertentu dalam bentuk uang baik dalam hal pembayaran bunga maupun cicilan hutang terhadap negara kreditur. Sedangkan beban riil langsung yang diderita negara peminjam berupa kerugian dalam bentuk kesejateraan ekonomi yang hilang karena adanya pembayaran-pembayaran dalam bentuk uang tadi. Untuk lebih jelasnya hilangnya kesejahteraan ekonomi ini dapat diukur dengan besarnya daya guna (utility) yang hilang dari negara tersebut sebagai akibat dari berbagai pembayaran.

Oleh karenanya meskipun beban uang langsung itu tetap besarnya, beban riil langsung akan berbeda-beda sesuai dengan proporsi sumbangan anggota masyarakat terhadap pembayaran hutang tersebut. Jika pembayaran itu dipikul terutama oleh golongan kaya, beban langsung riil akan lebih ringan daripada kalau pembayaran itu dipikul oleh golongan-golongan yang kurang kaya atau golongan miskin. Seringkali negara-negara kreditur itu mempergunakan hasil pembayaran bunga dan pihutang itu untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa (menghimpor) dari negara-negara debitur itu sendiri, sehingga akan mengakibatkan ekspor negara debitur itu meningkat. Ini lebih menguntungkan negara debitur dapat menjual barang atau jasa ke negara kreditur.

Beban tidak langsung dari suatu pinjaman luar negeri apakah itu timbul dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk riil timbul karena adanya pengaruh-pengaruh yang terjadi dalam bidang produksi dan konsumsi melalui pemungutan pajak yang diperlukan untuk melakukan pembayaran-pembayaran bunga dan cicilan hutang serta melalui kegiatan-kegiatan pengeluaran negara untuk meningkatkan produksi dengan dana hasil pinjaman tersebut.

ü Hutang Dalam Negeri

Masalah hutang dalam negeri ini tidak menyangkut hubungan atara masyarakat debitur disuatu negara dengan kreditur-kreditur di negara-negara lain. Melainkan hanya antara debitur dan kreditur di dalam suatu negara yang sama. Sehingga apa yang terjadi dalam hubungannya dengan pinjaman dalam negeri ini hanya berupa pemindahan dana atau kekayaan dalam masyarakat suatu negara. Ini berarti bahwa secara makro tidak akan ada suatu beban langsung dalam bentuk uang yang timbul dari adanya pinjaman dalam negeri itu.

Walapun demikian jenis ini pinjaman ini masih memberikan keuntungan maupun beban riil pula terhadap masyarakat. Beban riil tergantung pada bagaimana cara pemindahan kekayaan atau dana itu kepada para kreditur dari pembayar pajak. Jelasnya hal itu tergantung pada apakah pembayaran-pembayaran tersebut cenderung memperbesar atau mengurangi tidak meratanya distribusi pendapatan. Hal ini akan tergantung pula kepada bagaimana cara distribusi beban pajaknya serta bagaimana distribusi beban pajaknya serta bagaiman distribusi dari pemilikan surat surat obligasi negara itu.

Secara kasar dapat dikatakan bahwa akan ada beban riil langsung, jika proporsi pajak yang dibayar oleh golongan kaya untuk pembayaran hutang negara beserta bunganya lebih kecil daripada proporsi jumlah surat-surat obligasi yang ada ditangan mereka. Apabila keadaan sebaliknya yang terjadi yaitu  jika proporsi pajak  yang dibayar oleh kelompok kaya lebih besar daripada proporsi jumlah surat obligasi yang ada di tangan mereka maka ada suatu manfaat riil langsung yang diterima oleh masyarakat, karena hal ini akan menambah kekayaan kelompok miskin dan mengurangi kekayaan kelompok kaya sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih merata.

Pada umumnya pinjaman dalam negeri ini bila harga-harga stabil akan bersifat memperbesar perbedaaan pendapatan, karena pada umumnya surat-surat obligasi negara itu dibeli atau dimiliki oleh orang–orang kaya baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dilain pihak, walupun pajak itu bersifat progresif tetapi tidak mungkin semua pembayaran hutang negara itu dibebankan oleh pajak pada golongan kaya. Dalamm banyak hal, suatu pinjaman dalam negeri seringkali merupakan pemindahan kekayaan dari orang orang yang kurang kaya kepada orang-orang yang lebih kaya dan ini sebenarnya adalah suatu beban riil walaupun pada saat terjadinya pinjaman memang konsumsi dan investasi kelompok kaya terkekang.

Pinjaman dalam negeri juga menimbulan beban-beban tidak langsung kepada masyarakat melalui perpajakan yang selaanjutnya mempengaruhi produksi dan konsumsi masyarakat lewat kemampuan dan kemauan untuk bekerja, menabung dan berinvestasi. 

G.    Masalah Pengelolaan Hutang Negara

Seperti telah diketahui bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang penting guna meningkatkan pendapatan nasional dalam perekonomian, mengatur redistribusi pendapatan dan kekayaan serta mempertahankan kesempatan kerja penuh. Singkatnya kebijakan fiskal adalah kebijakan yang penting untuk mencapai kestabilan ekonomi. Apabila kita berbicara mengenai kebijakan fiskal pemerintahan maka kita biasanya berhubungan dengan masalah penerimaan negara, pengeluaraan negara, peminjaman negara beserta pengelolaannya. Apabila suatu negara memerlukan capital dari luar negeri dan kemudian dapat memperolehnya melalui pinjaman-pinjaman luar negeri, maka masalahnya tidak berhenti disini, tetapi harus difikirkan lebih lanjut bagaimana mengelola pinjaman yang telah diterima itu.

Kemampuan Membayar Pinjaman

Kemampuan negara mengendalikan pinjaman negara secara teknis sudah dilakukan, tetapi ketika pencapaian tujuan pembangunan akan sia-sia kecuali jika negara itu secara financial kuat yaitu dengan pendapatan nasionalnya mampu memikul beban berupa pembayaran bunga pinjaman dan cicilan hutang (dept service), karena pinjaman luar negeri itu selalu disertai dengan kebutuhan devisa untuk melakukan pembayaran. Pembayaran kembali pinjaman beserta bunganya merupakan pengeluaran devisa utama bagi banyak negara-negara sedang berkembang.

Beban pinjaman luar negeri ini dapat diukur dengan melihat proporsi dari penerimaan devisa pada “current account” dalam Neraca Pembayaran Internasional yang berasal dari ekspor barang-barang dan jasa-jasa yang diserap oleh seluruh “dept service” yang berupa bunga dan cicilan hutang. Jika rasio penerimaan ekspor dan “dept service” menjadi semakin kecil maka berarti bahwa beban dari pinjaman luar negeri itu menjadi semakin berat dan serius.

Sebenarnya ada dua indikator utama mengenai pinjaman. Apabila kita mengukur kapasitas suatu negara guna melakukan pembayaran dalam valuta asing, alat pengukur yang dipakai adalah apa yang disebut “dept-service ratio” yaitu jumlah pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjaman jangka panjang dibagi dengan ekspor barang-barang dan jasa. Namun makna dari indikator ini tidak mudah dimengerti, sebab ada negara yang mempunyai sedikit kesulitan dengan ratio setinggi 40% atau lebih, tetapi ada juga negara yang justru mengalami kesulitan yang cukup berat walaupun dept-service rationya hanya kurang dari 10%. Paradox ini dapat dijelaskan dengan melihat kemudahan suatu negara debitur mendapatkan pinjaman dari negara kreditur. Selama ada keyakinan dari para investor mengenai perkembangan ekonomi disuatu negara, pembayran kembali pokok pinjaman akan mudah sekali teratasi. Dalam keadaan “interest-service ratio” yaitu pembayaran bunga dibagi dengan ekspor barang dan jasa dapat merupakan indikator yang lebih baik mengenai kemampuan suatu negara melakukan pembayaran ke luar negeri karena ini mengabaikan akibat-akibat yang timbul dari adanya pembayaran kembali.

Apabila ingin mengukur kemampuan suatu negara dalam menciptakan sumber-sumber rill untuk membiayai impor dan “dept  service”, perbandingan antara pembayaran bunga dengan GNP sering dipakai untuk menggambarkan beban pinjaman (“dept service”) atas kapasitas produksi suatu perekonomian.

Oleh karena itu hal yang penting untuk diingat ialah bahwa peranan dari pinjaman luar negeri itu adalah sebagai pelengkap dari dana yang berasal dari dalam negeri guna mempercepat proses pembangunan ekonomi. Sekarang masalahnya bagaimana kita dapat meminimumkan beban pinjaman tersebut, sehingga pinjaman yang ditarik itu benar-benar dimanfaatkan untuk menggiatkan dan mendorong pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang.

H.    Utang Luar Negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan Nasional

Indonesia merupakan salah satu negara dunia ketiga. Sebelum terjadinya krisis moneter di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak akhir tahun 1970-an selalu positif serta tingkat pendapatan per kapita yang relatif rendah, menyebabkan target pertumbuhan yang relatif tinggi tersebut tidak cukup dibiayai dengan modal sendiri, tetapi harus ditunjang dengan menggunakan modal asing.

Sayangnya tingkat ekonomi yang cukup tinggi dalam beberapa tahun tersebut tidak disertai dengan penurunan jumlah utang luar negeri. Pemerintah yang pada awalnya terus menambah utang luar negeri agar dapat digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi tersebut, tanpa disertai kemampuan peningkatan untuk memobilisasi modal di dalam negeri. Hal ini menandakan adanya korelasi yang positif antara keberhasilan pembangunan ekonomi dan jumlah utang luar negeri pemerintah.

Sejalan dengan semakin meningkatnya kontribusi swasta domestik dalam pembangunan ekonomi nasional maka peran pemerintah pun semakin berkurang. Fenomena tersebut akhirnya menyebabkan struktur utang luar negeri mengalami banyak perubahan.

Pada awalnya ULN indonesia lebih banyak dilakukan oleh pemerintah. Pinjaman tersebut diterima dalam bentuk hibah. Karena semakin pesatnya pembangunan dan terbatasnya kemampuan pemerintah maka pinjaman oleh luar negeri dibatasi.

Tidak semua negara yang digolongkan dalam kelompok negara dunia ketiga, atau negara yang sedang berkembang, merupakan negara miskin, dalam arti tidak memiliki sumberdaya ekonomi. Banyak negara dunia ketiga yang justru memiliki kelimpahan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Masalahnya adalah kelimpahan sumberdaya alam tersebut masih bersifat potensial, artinya belum diambil dan didayagunakan secara optimal.

Sedangkan sumber daya manusianya yang besar, belum sepenuhnya dipersiapkan, dalam arti pendidikan dan ketrampilannya, untuk mampu menjadi pelaku pembangunan yang berkualitas dan berproduktivitas tinggi. Pada kondisi yang seperti itu, maka sangatlah dibutuhkan adanya sumberdaya modal yang dapat digunakan sebagai katalisator pembangunan, agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lebih baik, lebih cepat, dan berkelanjutan. Dengan adanya sumberdaya modal, maka semua potensi kelimpahan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dimungkinkan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan. Tetapi, pada banyak negara yang sedang berkembang, ketidaktersediaan sumberdaya modal seringkali menjadi kendala utama. Dalam beberapa hal.

Dampak utang luar negeri terhadap pembangunan nasional

· Dampak Pinjaman luar Negeri

pinjaman luar negeri dalam jangka pendek dapat menutup defisit APBN, dan ini jauh lebih baik dibandingkan jika defisit APBN, sehingga memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan dukungan modal yang relatif lebih besar, tanpa disertai efek peningkatan tingkat harga umum. Dengan demikian pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal untuk mempertinggi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi berarti meningkatnya pendapatan nasional, yang selanjutnya memungkinkan untuk meningkatnya pendapatan per Kapita. Dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri dapat menimbulkan permasalahan ekonomi pada banyak negara debitur. Di samping beban ekonomi yang harus diterima rakyat pada saat pembayaran kembali, juga beban psikologis politis yang harus diterima oleh negara debitur akibat ketergantungannya dengan bantuan asing walaupun terdapat peningkatan pendapatan perkapita maupun laju pertumbuhan tinggi, bukan berarti bahwa Negara tersebut sudah maju tetapi dihitung juga dari banyaknya hutang yang dimiliki Negara tersebut.

Sisi efektifitas, secara internal, utang luar negeri menghambat tumbuhnya kemandirian ekonomi negara. Serta pemicu terjadinya kontraksi belanjasosial, merosotnya kesejahteraan rakyat, dan melebarnya kesenjangan. Secara eksternal, utang luar negeri menjadi pemicu meningkatnyaketergantungan negara pada modal asing, dan pada pembuatan utang luarnegeri secara berkesinambungan .Sisi kelembagaan, lembaga-lembaga keuangan multilateral diyakini telahbekerja sebagai kepanjangan tangan negara-negara Dunia pertamapemegang saham utama mereka, untuk mengintervensi negara-negarapenerima pinjaman.

Sisi ideologi, utang luar negeri diyakini telah dipakai oleh negara-negarapemberi pinjaman, terutama Amerika, sebagai sarana untukmenyebarluaskan kapitalisme neoliberal ke seluruh penjuru dunia.Sisi implikasi sosial dan politik, utang luar negeri sebagai sarana yangsengaja dikembangkan oleh negara-negara pemberi pinjaman untukmengintervensi negara-negara penerima pinjaman.

 

·         Solusi terhadap Hutang Luar Negeri

a)      Meningkatkan daya beli masyarakat, yakni melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan dan pemberian modal usaha kecil seluasnya.

b)      meningkatkan pajak secara progresif terhadap barang mewah dan impor. Realitas yang ada saat ini pemerintah mengambil pajak barang mewah

c)      Konsep pembangunan yang berkesinambungan, berlanjut dan mengarah pada satu titik maksimalisasi kekuatan ekonomi nasional, melepaskan secara bertahap ketergantungan utang luar negeri.

d)     menggalakan kebanggaan akan produksi dalam negeri, meningkatkan kemauan dan kemampuan ekspor produk unggulan dan membina jiwa kewirausahaan masyarakat. Negeri Indonesia ini sebenarnya kaya akan Sumber daya alam unggulan sehingga bila kita manfaatkan secara maksimal maka akan memberikan devisa negara,

e)      mengembangkan sumber daya manusia berkualitas dan menempatkan kesejateraan yang berkeadilan dan merata

DAFTAR PUSTAKA

http://www.ut.ac.id/html/suplemen/espa4410/espa4410_1/isimat_1c.htm

http://www.gresnews.com/berita/tips/835267-jenis-dan-sumber-pinjaman-luar-negeri/0/

https://wiwiksunaryatipujilestari.wordpress.com/2015/01/13/hutang-luar-negeri/

http://hendradianpurnama.blogspot.co.id/2014/06/pengaruh-hutang-luar-negeri-terhadap.html

www.wapres.go.id

http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara

http://maulanusantara.wordpress.com/2010/10/20/neoliberalisme-ekonomi-utang-luar-negeri-dan-dampaknya-terhadap-perekonomian-indonesia/